Britanusantara.id, Jambi – Fenomena borong partai yang dilakukan Gubernur Haris Harus dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi November mendatang, dinilai pengamat politik Jambi Dr. Noviardi Ferzi hanya percuma bila calon yang bersangkutan tak populer dalam kinerja. Seperti diketahui, per awal Juli lalu, Petahana telah mengantongi dukungan dari PPP, PAN, PKS, Demokrat, PKB.
” Borong partai akan percuma jika secara kinerja petahana tak begitu baik atau dengan kata lain tak begitu populer dalam hal kinerja.” Ungkap Noviardi saat diminta pendapatnya tentang upaya borong partai yang dilakukan Al Haris.
Apalagi menurutnya tak ada jaminan langkah parpol mengusung bakal calon Gubernur akan diikuti pemilihnya. Fenomena pemilih partai memberikan suara kepada bakal calon Gubernur yang tidak diusung partai pilihannya tetap berpotensi terjadi.
” Kalkulasi saya ketika petahana memborong partai dalam memborong partai, mereka masuk skema pihak lain untuk menghamburkan sumber daya mengejar kota kosong. Padahal sebagian masyarakat justru menilai upaya itu hanya bentuk ketidakpercayaan diri yang bersangkutan dalam menghadapi Pilgub nanti. Toh, jika percaya diri ya bertanding saja, ” ungkapnya.
Upaya borong partai ini bertujuan menjegal figur atau kandidat lainnya untuk tampil dalam Pilgub Jambi.
“Saya melihat ini sebagai usaha penjegalan terhadap figure lainnya untuk maju dalam Pilgub Jambi “. Dengan adanya upaya penjegalan tadi ucapnya sama saja membuat demokrasi di Jambi tidak sehat. “Sama saja mengangkangi demokrasi,” ucapnya.
Dirinya pun yakin, anggapan ini tentu akan ditepis bila ditanyakan kepada yang bersangkutan. “Tentu kalau ditanya mereka akan menolak kalau ini dikatakan upaya penjegalan. Tapi saya sih melihatnya ada upaya ke arah sana ya, agar kandidat lain tidak maju,” ungkapnya.
Salah satu alasan yang menguatkan dirinya menilai bahwa ini adalah upaya penjegalan adalah ada kekhawatiran terhadap popularitas dan elektabilitas kandidat lain yang lebih moncer. “Ini belum lagi kalau kita bicara soal succes story, rekam jejak dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Terakhir Noviardi menambahkan, memang secara regulasi kotak kosong tidak dilarang dalam pilkada. Namun alangkah lebih baiknya kalau dalam pesta demokrasi di Jambi menghindarkan kotak kosong supaya proses demokrasi lebih hidup lagi.(Red)
Discussion about this post