Britanusantara.id, Jambi – Gencarnya pemberitaan terkait pelaksanaan program Dumisake di bulan Juni-Agustus 2024 ini, mendapatkan kritik dari beberapa pengamat politik dan ekonomi provinsi Jambi.
Salah satunya, dari Dr. Dori Effendi seorang pengamat politik di Jambi. Menurutnya, Dumisake kerap dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan politik tanpa memberikan solusi nyata bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
” Program ini terlihat seperti sebuah “showcase” yang dikemas untuk menarik perhatian masyarakat seiring dengan dekatnya waktu pelaksanaan Pilkada Jambi 2024. ” ungkapnya saat diskusi di Jambi (8/9) kemarin.
Dumisake selama ini terus mendapat penilaian minor dari masyarakat, karena pada realisasinya Dumisake sebatas slogan, padahal saat kampanye Dumisake di akronimkan sebagai Program Dua Milyar Satu Kecamatan. Pemahaman publik waktu itu Dumisake program revisi dari Samisake era Gubernur HBA, namun harapan tersebut menguap seiring banyak proyek – proyek multi years yang lebih diprioritaskan Al Haris selaku Gubernur.
Maka, meski dipromosikan sebagai solusi untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, namun pada realitasnya belum memberikan dampak yang nyata di lapangan. Program ini hanya cantik dibungkus tapi isinya kosong dan substansinya kurang, cenderung fokus pada pencitraan dari pada substansi kebijakan.
Penilaian senada juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Provinsi Jambi Dr. Noviardi Ferzi, yang mengatakan Program Dumisake dinilai tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial. Banyak kebijakan yang seharusnya memberikan dampak langsung kepada masyarakat, justru terjebak dalam birokrasi dan pelaksanaan yang tidak efektif.
“Persoalan kemiskinan sejatinya bukan sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang tidak boleh dilupakan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Faktanya, indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Jambi naik dari 1,193 pada September 2022 menjadi 1,195 pada Maret 2023, sedangkan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami kenaikan dari 0,237 menjadi 0,287 pada periode yang sama.” ungkapnya.
Dalam hal ini Noviardi juga menyampaikan Berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, hingga pertengahan 2024, hanya 35% dari 141 kecamatan yang melaporkan proyek infrastruktur yang selesai tepat waktu. Beberapa daerah, terutama di perbatasan kabupaten seperti Sarolangun dan Merangin, mengeluhkan lambatnya realisasi program ini, sementara di pusat kota program ini terlihat berjalan lebih lancar.
“ Melihat data ketimpangan pengeluaran penduduk pada Maret 2023, Rasio gini di Provinsi Jambi merupakan yang tertinggi di Pulau Sumatera, hal ini menunjukkan bahwa yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenyataan ini sangat terbalik dari narasi dumisake Al Haris yang seolah-olah berpihak pada rakyat kecil, namun tak memberi efek yang bearti, ” pungkasnya.(Tim)
Discussion about this post